Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Ekonomi & Perdagangan

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 187/MPP/Kep/4/1998

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR ROTAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan menciptakan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam sebagai penopang kwalitas lingkungan global, maka perlu menetapkan Ketentuan Ekspor Rotan;

b. bahwa industri perkayuan memberikan kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil, sehingga perlu didorong ekspor rotan;

c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII;

12. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 193/KP/VIII/1990;

13. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1458/Kp/XII/84 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/8/1996;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/ Kep/4/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor /MPP/SK/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Rotan Bulat yang dapat diekspor adalah rotan yang sudah dirunti, dicuci, diasap atau dibelerangi dan rotan bulat sudah dipoles halus nomor tarip pos / HS 1401.20.100, 1401.20.500, dan 1401.90.210, baik yang berasal dari hutan alam produksi maupun dari hasil budi daya.

Pasal 2

1. Jumlah Rotan yang dapat diekspor setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah yang tidak mengancam kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup;

2. Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 3

1. Ekspor Rotan dapat dilaksanakan oleh setiap badan usaha yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melampirkan pada dokumen ekspor :

a. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. Copy Akte Pendirian Perusahaan.

3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Untuk Rotan yang berasal dari Hutan Alam Produksi, melampirkan :  -Surat keterangan kepemilikan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Rotan (IPHHR) dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan (copy);

– Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pembayaran iuran/kewajiban di bidang kehutanan (asli);

– Lembar pertama Surat Angkutan Kayu Bulat (SAK-B) (asli);

b. Untuk Rotan hasil budi daya :

– Copy Surat keterangan kepemilikan lahan budi daya rotan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

-Lembar pertama Surat Keterangan Asal (SKA) (asli);

Pasal 4

1. Eksportir Rotan Bulat wajib melaporkan rencana ekspor bulanan Rotan Bulat kepada Direktur Ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

2. Eksportir Rotan Bulat wajib melaporkan realisasi ekspornya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengapalan kepada Direktur Ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dengan melampirkan copy L/C, PEB dan B/L;

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 20 April 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

MOHAMAD HASAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: